Himpunan Peraturan Pertanahan

Halaman ini berisi dokumen-dokumen publik yang berhubungan dengan pertanahan, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain. Koleksi ini saya dapatkan dari laman Peraturan BPN RI, pemberian orang, serta scan dan OCR dokumen-dokumen fisik yang kebetulan saya punya atau pinjam.

Mayoritas dokumen peraturan di-edit oleh Bidang SJDI (Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi) Pusat Hukum dan Humas BPN RI.

Update Terakhir: Selasa, 10 Agustus 2021

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Undang-Undang

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Grondhuur-Ordonnantie” (S. 1918 No. 88) Dan “Vorstenlandschgrondhuurreglement” (S. 1918 No. 20) + Penjelasan
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944
3. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Grondhuur Ordonantie” (Stbl 1918 Nr 88) dan “Vorstenlandsch Grondhuurreglement” (Stbl. 1918 Nr 20) Sebagai Undang-Undang
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
7. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1955 Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti “Indische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419)
8. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
11. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang
12. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir
13. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
16. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti “Indische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-Undang
17. Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda
18. Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
20. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan
24. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
27. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perdjandjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan)
33. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
34. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
37. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian)
38. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
39. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
40. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
41. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
42. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
43. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya)
44. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
45. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)
46. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
47. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
48. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
49. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
50. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
51. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
52. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
53. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
54. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
55. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah + Penjelasan)
56. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
57. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
58. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
59. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan + Penjelasan
61. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
62. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
63. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
64. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
65. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
66. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara + Penjelasan
67. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
68. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
69. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
70. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
71. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
72. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
73. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
74. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
75. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
76. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
77. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
78. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
79. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah + Penjelasan
80. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
81. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
82. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
83. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia + Lampiran
84. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
85. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
86. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
87. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
88. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
89. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
90. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
91. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
92. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang
93. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
94. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
95. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
96. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
97. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
98. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
99. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
100. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
101. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
102. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
103. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
104. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
105. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
106. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
107. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
108. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
109. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
110. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
111. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
112. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
113. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
114. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
115. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
116. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
117. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
118. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011
119. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
120. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
121. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
122. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
123. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
124. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
125. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
126. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
127. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
128. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
129. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
130. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
131. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
132. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
133. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
134. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
135. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
136. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
137. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Penambahan Bea Balik Nama
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya dan Anak Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nasionalisasi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Penentuan Pemborongan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang Cabang Yang Dikenakan Nasionalisasi
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 Tentang Penetapan Perusahaan Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Perusahaan N.V. K.P.M. Di Indonesia
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi N.V. “Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V.)” dan N.V. “Semarang Veer”
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 35) Tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1960 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 4) Tentang Penentuan Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan Royak Interocean Lines (R.I.L)
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda Yang Dikenakan Akan Nasionalisasi
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 1961 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian + Lampiran
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 1961 Tentang Penentuan Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1963 Tentang Pokok – Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1963 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958)
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lintas Lintas Kereta Api Dalam Wilayah Jakarta Raya
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tanggal 23 Nopember 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1965 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lalu Lintas Kereta Api Dalam Wilajah Djakarta Raya
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1981 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan
42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia
43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
48. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
49. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa
50. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai
51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1992 Tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang Undang Pokok Agraria
52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing
53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau
54. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah dan Bangunan
55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman)
57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri)
58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya)
59. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah)
61. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia)
62. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
63. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
64. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah)
65. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
66. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan
67. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
68. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
69. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
70. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar)
71. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016)
72. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
73. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
74. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
75. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman)
76. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Penelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
77. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia)
78. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan
79. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat
80. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
81. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan + Penjelasan
82. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan + Penjelasan
83. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
84. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
85. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
86. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah + Lampiran
87. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
88. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
89. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional)
90. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
91. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
92. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
93. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
94. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
95. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
96. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
97. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
98. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan + Lampiran
99. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
100. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
101. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah
102. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
103. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
104. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
105. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
106. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Lippo Tbk
107. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
108. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
109. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
110. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
111. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
112. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
113. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota + Lampiran A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD dan EE
114. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
115. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
116. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
117. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
118. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan + Lampiran
119. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
120. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
121. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
122. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
123. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional + Lampiran II-VI dan VIII-XI
124. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
125. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
126. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
127. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
128. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
129. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
130. Peraturan Pemerintah Republikindonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
131. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
132. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
133. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil + Lampiran
134. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri)
135. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
136. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
137. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
138. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
139. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017)
140. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
141. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015)
142. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
143. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung Dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali
144. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
145. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
146. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
147. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan)
148. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar + Penjelasan (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar)
149. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional + Lampiran (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
150. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan
151. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang)
152. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
153. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
154. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015)
155. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
156. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
157. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
158. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan
159. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
160. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
161. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Pasal 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang)
162. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
163. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
164. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
165. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
166. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian
167. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
168. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
169. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
170. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
171. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
172. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
173. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
174. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
175. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
176. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial
177. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
178. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
179. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara
180. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
181. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
182. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
183. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
184. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
185. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang)
186. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
187. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
188. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial; semua peraturan pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial )
189. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura
190. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
191. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
192. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
193. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
194. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
195. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
196. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
197. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah)
198. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
199. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
200. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri
201. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
202. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri
203. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Inpormasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
204. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
205. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
206. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
207. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
208. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
209. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
210. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
211. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
212. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
213. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri
214. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
215. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut
216. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian
217. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
218. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
219. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
220. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional
221. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
222. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pbnyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
223. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2076 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
224. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
225. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2oo5 Tentang Jalan Tol
226. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
227. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
228. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
229. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
230. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
231. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
232. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
233. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
234. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
235. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
236. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
237. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
238. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah
239. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
240. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/1965 Tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kecuali untuk proses Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013)
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan UU, R-Perpu, RPP, dan R-Perpres (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia)
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Pesiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Pesiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan. Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data Spasial Nasional
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Pesiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009)
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013)
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal)
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015)
42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014
43. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
46. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
47. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
48. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan
49. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah + Penjelasan
50. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
51. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
52. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
53. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
54. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
55. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
56. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
57. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional)
58. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
59. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
60. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
61. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
62. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
63. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
64. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
65. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
66. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
67. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Ketentuan sepanjang mengatur mengenai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang)
68. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
69. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2014 Tentang Unit Staf Kepresidenan
70. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
71. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
72. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional
73. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota
74. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
75. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan + Lampiran 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 3
76. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua + Lampiran 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, dan 3
77. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku + Lampiran 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, dan 3.2
78. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat + Lampiran 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, dan 3
79. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
80. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian
81. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
82. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
83. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut
84. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
85. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
86. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
87. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar
88. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
89. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
90. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
91. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
92. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional
93. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 509 Tahun 1961 Tentang Perobahan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1961
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitya Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri (Diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1982. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara)
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi
6. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah ke Dalam Proyek Transmigrasi
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1978 Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal)
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan)
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1992 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005)
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1993 Tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal)
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1993 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Ketentuan sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur)
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang (Ketentuan sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur)
30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri
31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia
32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur)
33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
34. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional)
35. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur)
36. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal
37. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
38. Keputusan Presiden Republik Ingonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
39. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional
40. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
41. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
43. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
44. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
45. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2001
46. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001
47. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Komite Nasional Agenda Habitat II
48. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013; Ketentuan sepanjang mengenai Badan Pertanahan Nasional dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006)
49. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2002, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Pertanahan Nasional dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006)
50. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
51. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
52. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
53. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
54. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002
55. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
56. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002
57. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
58. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
59. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003
60. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2003 Tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura)
61. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah + Lampiran I + Lampiran II + Penjelasan (Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
62. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
63. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003
64. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal)
65. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014)
66. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
67. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo diperpanjang dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007. Pelaksanaan tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang dibentuk dengan Keputusan Presiden ini dilanjutkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007)
68. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
69. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
70. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
71. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
72. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
73. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
74. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
75. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Instruksi Presiden

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 + Lampiran
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 + Lampiran
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/Lembaga
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberian Pengurangan Dan/Atau Keringanan Atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

1. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir
2. Peraturan Menteri Muda Agraria Nomor 15 Tahun 1959 Tentang Pemberian dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai Tata-Tjara Kerdja Bagi Pedjabat-Pedjabat Jang Bersangkutan (Dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah)
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Concessie dan Sewa Untuk Perusahaan Kebun Besar
5. [Tidak ada softcopy] Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-pengukuran dan Pemetaan (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah; Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
6. [Tidak ada softcopy] Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah; Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya (Pasal 6 tentang uang jasa (honorarium) dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan; Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah; Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
9. Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta
10. Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-Lainnya, Yang Aktanya Belum Diganti
11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah (Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah; Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek Serta Credietverband
13. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
14. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah di Kebayoran Baru
15. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai
16. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 24 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah Yang Sudah Ditanami Dengan Tanaman Keras dan Tanah-Tanah Yang Sudah Diusahakan Sebagai Tambak (T.L.N. No. 2616)
17. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform (T.L.N. No. 2681) (Ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform)
18. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil (Dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 – No. 714/Kpts/Um/9/1980)
19. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
20. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-hak di Daerah-daerah di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
21. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1964 Tentang Cara Pemungutan Bagian Bagi Hasil Yang Harus Diserahkan Kepada Pemerintah Cq Panitya Landreform Kecamatan Sebagai Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 (Dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 – No. 714/Kpts/Um/9/1980)
22. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Pasal 11 Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah; Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah; Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
23. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebidjaksanaan Selandjutnja (Pasal 9 ayat (1) dan (2) tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan)
24. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 Tentang Pungutan Uang Pemasukan dan Penggantian Harga Formulir
25. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan
26. Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penggunaan Tanah Di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran dan Keluarganya
27. Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/Prk/1965
28. Peraturan Direktur Jenderal Agragia Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah
29. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Penyesuaian Sertipikat Lama Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional
30. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
31. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun
32. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah; Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
33. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
34. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Penanda Tanganan Buku Tanah dan Sertipikat (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat)
35. [Tidak ada softcopy] Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
36. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
37. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya
38. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah
39. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform
40. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah
41. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Penerbitan Sertipikatnya
42. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Dalam Kawasan-Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan)
43. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
44. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
45. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya
46. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Sistematik di Daerah Uji Coba
47. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
48. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
49. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
50. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan (Dinyatakn tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
51. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu)
52. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
53. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah
54. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing (diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia)
55. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing
56. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta
57. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Perolehan Izin Lokasi dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri
58. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan isi Sertifikat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah, kecuali mengenai Blanko Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2); Ketentuan mengenai blokir dan sita dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita)
    • Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah
59. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
60. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi
61. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
62. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
63. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
64. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
65. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat (Ketentuan sepanjang mengatur jenis pelayanan pertanahan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu dinyatakan tidak berlaku; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu)
66. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
67. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi)
68. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (Ketentuan sepanjang mengatur pelimpahan kewenangan keputusan pemberian Hak Atas Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu)
69. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
70. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu)
71. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
72. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Penghentian Pungutan-Pungutan Tertentu di Bidang Pertanahan
73. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan + Lampiran (Ketentuan sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi)
74. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Ujian, Magang dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah + Lampiran)
75. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
76. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran
77. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan)
78. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
79. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Insonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
80. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
81. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
82. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
83. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting
84. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
85. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah
86. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional
87. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
88. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah di Provinsi Bangka Belitung
89. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
90. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan
91. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
92. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan
93. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu + Lampiran
94. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan
95. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
96. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
97. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur
98. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur
99. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
100. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
101. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau
102. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
     1. Lampiran – Daftar Isi
     2. Lampiran I – Badan Lampiran
     3. Lampiran II – Nomor Seri Stempel Dinas Bernomor Seri Kantor Wilayah BPN
     4. Lampiran III – Petunjuk Pengarahan Surat
     5. Lampiran IV – Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota/Kota Administrasi
     6. Lampiran 5 – Jadwal Retensi Arsip

     (Ketentuan sepanjang yang mengatur mengenai dokumen hak tanggungan atau dokumen pembebanan hak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)

103. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur
104. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran 1 + Lampiran 2
105. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
106. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan + Lampiran I + Lampiran II + Lampiran III (Ketentuan persyaratan pendaftaran Tanah Wakaf sebagaimana diatur dalam Lampiran II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Ketentuan mengenai blokir dan sita dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita; Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan)
107. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
108. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan + Lampiran
109. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar + Lampiran (Ketentuan mengenai blokir dan sita dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita)
110. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana + Lampiran
111. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran
112. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan + Lampiran (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penghargaan di Bidang Pertanahan)
113. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
114. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu
115. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah + Lampiran I + Lampiran II.a + Lampiran II.a (Peta) + Lampiran II.b + Lampiran II.b (Peta) + Lampiran II.c + Lampiran II.c (Peta)
116. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan + Lampiran Format A1 + Lampiran Format B1 + Lampiran Format C1 + Lampiran Format D1 (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan)
117. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
118. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016)
119. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
120. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu
121. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional + Lampiran 1 + Lampiran 2 + Lampiran 3 + Lampiran 4)
122. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015
123. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019)
124. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penghargaan Di Bidang Pertanahan
125. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
126. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
127. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
128. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat
129. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat
130. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
131. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
132. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Bintuni
133. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Lembaga Pendidikan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah
134. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Surveyor Berlisensi + Lampiran (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi)
135. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
136. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Sungai Penuh
137. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Eksaminasi Pertanahan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan)
138. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pembinaan Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
139. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Untuk Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Calon Eselon II dan Eselon I di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
140. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)
141. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Jangka Waktu Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
142. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tata Kerja Majelis Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
143. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberian Penghargaan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
144. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
145. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
146. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
147. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Tangerang Selatan
148. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur
149. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur
150. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
151. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan
152. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
153. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pertanahan
154. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
155. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara
156. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015)
157. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
158. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
159. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA)
160. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal)
161. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu)
162. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA) (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
163. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi (Diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi)
164. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
165. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016)
166. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
167. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu)
168. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
169. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasinal
170. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat
171. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
172. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
173. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
174. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara Untuk Pengembangan Peternakan
175. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
176. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional + Lampiran I + Lampiran II + Lampiran III + Lampiran IV + Lampiran V
177. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku
178. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara
179. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan Tanah Negara Untuk Pedagang Kaki Lima (diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016)
180. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
181. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional + Lampiran I + Lampiran II
182. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
183. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan Tanah Negara Untuk Pedagang Kaki Lima
184. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara
185. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
186. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
187. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah
188. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah
189. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu
190. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
191. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
192. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan + Lampiran (ketentuan mengenai blokir dan sita dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita)
193. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019
194. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia + Lampiran (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia)
195. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu)
196. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar
197. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
198. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
199. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
200. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda
201. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
202. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional + Lampiran
203. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kantor Layanan PertanahanPembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama dan Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Catatan Pada Buku Tanah Elektronik Yang Tervalidasi dan Penandatangan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi
204. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan di Kawasan Ekonomi Khusus
205. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu
206. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
207. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
208. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis + Lampiran (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
209. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia
210. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat + Lampiran
211. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Ujian, Magang dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
212. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang
213. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
214. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kelas Jabatan Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawalan Menteri Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
215. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap + Lampiran (diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
216. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan)
217. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan
218. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, Serta Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
219. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap + Lampiran (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
     1. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 Tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematik Lengkap + Cover
     2. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis
     3. Petunjuk Teknis Nomor 345/2.1-100/I/2017 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
220. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional + Lampiran
221. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang
     1. Lampiran I
     2. Lampiran II
     3. Lampiran III
222. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Ketentuan yang mengatur mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan)
     1. Lampiran I
     2. Lampiran II
     3. Lampiran III
     4. Lampiran IV
     5. Lampiran V
     6. Lampiran VI
     7. Lampiran VII
     8. Lampiran VIII
     9. Lampiran IX
     10. Lampiran X
     11. Lampiran XI
223. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik
224. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah + Lampiran
225. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha + Lampiran
226. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
     1. Lampiran I
     2. Lampiran II
     3. Lampiran III
     4. Lampiran IV
     5. Lampiran V
     6. Lampiran VI
     7. Lampiran VII
     8. Lampiran VIII
227. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
     1. Lampiran I
     2. Lampiran II
     3. Lampiran III
228. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah + Lampiran
229. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
230. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap + Lampiran (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
231. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita
232. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
233. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak
234. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit + Lampiran
235. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang + Lampiran
236. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
237. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi
238. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018
239. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
240. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu
241. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota + Lampiran 1 + Lampiran 2 + Lampiran 3
242. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah + Lampiran
243. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional + Lampiran 1 + Lampiran 2 + Lampiran 3 + Lampiran 4
244. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
245. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara
246. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap + Lampiran
247. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional + Lampiran
248. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
249. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional + Lampiran
250. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
251. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
252. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional + Lampiran
253. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma Iv Pertanahan Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
254. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi)
255. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
256. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
257. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
258. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
259. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
260. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019
261. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik
262. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara Serta Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
263. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Nama Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku
264. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
265. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
266. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
267. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
268. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
269. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
270. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah
271. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
272. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
273. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
274. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
275. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi
276. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
277. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
278. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
279. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peta Dasar Pertanahan
280. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang
281. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
282. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang
283. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang
284. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan)
285. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Pertanahan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
286. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
287. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penilai Pertanahan
288. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral
289. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
290. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
291. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
292. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Pertanahan Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
293. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi
294. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi
295. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
296. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang di Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
297. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
298. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
299. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
300. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik
301. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
302. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
303. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
304. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang
305. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
306. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
307. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara
308. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024
309. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik
310. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021
311. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kadastral
312. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
313. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kadastral
314. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
315. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kadastral
316. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
317. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi
318. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
319. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
320. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
321. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
322. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
323. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
324. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
325. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah
326. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
327. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
328. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar
329. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
330. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang
331. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
332. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Penyesuaian/Inpassing
333. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral Melalui Penyesuaian/Inpassing
334. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral Melalui Penyesuaian/Inpassing
335. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
336. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Pertanahan
337. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
338. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
339. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Survei Kadastral
340. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik
341. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah
342. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Sesaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Sukan Pajak Terhadap Pelayanan Penersitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Pertimsangan Tertentu
343. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Sukan Pajak Terhadap Pelayanan Penersitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Pertimsangan Tertentu
344. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
345. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
346. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta
347. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
348. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
349. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
350. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kadastral
351. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
352. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi
353. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
354. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
355. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Serang Provinsi Banten
356. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
357. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
358. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
359. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria

1. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 24 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-Tanah Yang Sudah Ditanami Dengan Tanaman Keras dan Tanah-Tanah Yang Sudah Diusahakan Sebagai Tambak (T.L.N. No. 2616)
3. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
4. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Pendaftaran Hak-Hak Di Daerah-Daerah Di Mana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional / Menteri Negara Agraria

1. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 336/KA Tahun 1958 Tentang Penunjukkan Pejabat-Pejabat Untuk Menjalankan Wewenang Menteri Agraria Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958
2. Keputusan Menteri Muda Agraria No. SK. 322/KA/1960 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960
3. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 978/KA/1960 Tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian
4. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 115/KA/1961 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran (T.L.N. No. 2335)
5. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 273/KA Tahun 1961 Tentang Penunjukan Daerah Percontohan Landreform
6. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 403/KA/1961 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran (T.L.N. No. 2338)
7. Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 508/KA/1961 Tentang Saat Mulai Bekerjanya Penitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja
8. Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 509/KA/1961 Tentang Pernyataan Penguasaan Oleh Pemerintah Atas Bagian-Bagian Tanah Yang Merupakan Kelebihan Dari Luas Maksimum
9. Keputusan Menteri Agraria No. SK. VI/6/KA Tahun 1962 Tentang Perpanjangan Waktu Untuk Mengalihkan Tanah-Tanah Pertanian Absentee
10. Keputusan Menteri Agraria No SK. 33/DEPAG/1964 Tentang Pengangkatan Pimpinan/Anggauta-Anggauta Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani (Bomatani) Pusat
11. Salinan Keputusan Menteri Agraria No. SK. 45/Depag/64 Tentang Pembentukan Komando Penyelesaian Landreform
12. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 63/KA/1964
13. Keputusan Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitya Landreform Pusat No. SK. 2/Depag/1965 Tentang Pemberhentian Wakil Dari Persatuan Rakyat Tani (Perta) Dari Keanggautaan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat
14. Keputusan Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitya Landreform Pusat No. BM/3/36 Tentang Pengangkatan/Penegasan Keanggautaan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat (Disempurnakan)
15. Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor SK. 5/DEPAG/1965 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.8/KA/1963 Bagi P.N.P.R. Wisayayasa
16. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 88/DEPAG/1965 Tentang Penghentian Untuk Sementara Semua Kegiatan Anggauta-Anggauta Panitya Landreform Pusat/Daerah Yang Mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.)
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria No. SK. 67/DDA/1968 Tentang Bentuk Buku Tanah dan Sertifukat Hipotik dan Crediet Verband
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan)
19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Batas Usia Pejabat Pembuat Akta Tanah
20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri
21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri
22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/Kbpn/1989 Tentang Perubahan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Atas Tanah-Tanah Yang Telah Diberikan Kepada Para Transmigran
23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyajian Informasi Lingkungan Untuk Kawasan Industri
24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1990 Tentang Penyempurnaan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar
25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Di Kecamatan Yang Sudah Ada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Dalam Wilayah Kerja Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku
26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pengangkatan Pengawas Kegiatan Proyek Operasi Nasional Pertanahan Propinsi dan Bagian Proyek Operasi Nasional Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia
27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai
28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Guna Bangunan Induk Parsial Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri, dan Pemecahannya Untuk Perusahaan Industri
29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah)
30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Lagu Mars dan Hymne Badan Pertanahan Nasional
31. [Tidak ada softcopy] Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 114-III-1992 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi, Pemeriksa, Unit dan Subbagian dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Subbagian, Seksi dan Subbidang Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia)
32. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 – VIII – 1993 Tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau Lain di Sekitarnya
33. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah
34. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
35. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pengganti Biaya Cetak Blangko Sertipikat dan Tata Cara Pengelolaannya
36. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
37. [Tidak ada softcopy] Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran)
38. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS)
39. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform
40. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958
41. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
42. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS)
43. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai
44. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997
45. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah
46. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 4 Tahun 1998 Tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Izin Lokasi, Konsolidasi Tanah dan Redistribusi Tanah
47. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
48. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi
49. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 58-III-1998 Tentang Pengadaan Tenaga Ajudikasi Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional
50. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya
51. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Persetujuan Penghapusan Blangko Sertipikat Tanah Lama Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
52. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958
53. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Pada Daerah Uji Coba Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang
54. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar)
55. [Tidak ada softcopy] Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran)
56. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
57. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
    1. Lampiran A – Pemberian Ijin Lokasi
    2. Lampiran B – Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan
    3. Lampiran C – Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
    4. Lampiran D – Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
    5. Lampiran E – Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
    6. Lampiran F – Penetapan dan Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat
    7. Lampiran G – Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
    8. Lampiran H – Pemberian Ijin Membuka Tanah
    9. Lampiran I – Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota
58. [Tidak ada softopy] Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia)
59. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional + Lampiran
    1. Buku I – Pelayanan Informasi Pertanahan – Sistem Manual – Sistem Komputer
    2. Buku II – Pelayanan Tata Usaha – Sistem Manual
    3. Buku III – Pelayanan Hak-Hak Atas Tanah – Sistem Manual – Sistem Komputer
    4. Buku IV – Pelayanan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah – Sistem Manual – Sistem Komputer
    5. Buku V – Pelayanan Pengaturan Penguasaan Tanah dan Penatagunaan Tanah – Sistem Manual
    6. Buku VI – Pelayanan Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat – Sistem Manual

    (Ketentuan sepanjang mengatur jenis pelayanan pertanahan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu dinyatakan tidak berlaku)

60. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembeian Penghargaan Berupa Sertipikat/Piagam dan Plakat Kepada Gubernur, Bupati dan Atau Walikota
61. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
62. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pemberian Penghargaan Bhumi Bhakti Adhiguna Kepada Para Gubernur, Bupati dan Atau Walikota
63. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah
64. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau
65. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Di Provinsi Kalimantan Barat
66. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat
67. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu
68. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Di Provinsi Sulawesi Tenggara
69. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Di Provinsi Sumatera Utara
70. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Di Provinsi Bengkulu
71. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
72. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 245-VII-2006 Tentang Pembentukan Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
73. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
74. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
75. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan)
76. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01-VII-2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional
77. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
78. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran
79. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran
80. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 158 – VII – 2008 Tentang Penunjukan Staf Pelaksana Kegiatan Pengelola Dokumentasi SJDI Hukum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008
81. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 34.1/Kep-008/II/2010 Tentang Tim Kendali Program Pertanahan
82. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 68/Kep-2.1/II/2012 Tentang Langkah-Langkah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2011
83. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 57/KEP-3.43/I/2013 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran I + Lampiran II + Lampiran III
84. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Yang Berpotensi Konflik Strategis
85. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 923/KEP-3.4.3/XI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/Kep-3.43/I/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia + Lampiran I + Lampiran II + Lampiran III
86. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 37/KEP-3.41/II/2014 Tentang Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 + Lampiran
87. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 53/Kep-100.6.2/II/2014 Tentang Penunjukkan 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Pertanahan Sebagai Pelaksana Quick Wins Layanan Pertanahan Tahap Kedua Tahun 2014
88. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Olahraga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
89. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 354 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dengan Aslinya Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Merangkap Notaris
90. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 254 Tahun 2014 Tentang Papan Nama dan Penggunaan Kop Surat, Cap Dinas, Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
91. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 261 Tahun 2014 Tentang Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Yang Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera
92. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 534 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2015
93. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 535 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kewenangan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Serta Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015
94. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Kelalaian Pegawai Negeri Sipil Atau Pejabat Lainnya Yang Menggunakan Atau Memanfaatkan Barang Milik Negara
95. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 167 Tahun 2015 Tentang Hubungan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat Dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
96. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 208 Tahun 2015 Tentang Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah
97. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37/KEP-7.1/I/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

1. Surat Edaran Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor 9/4/17 Tanggal 12 Desember 1961 Perihal Hibah Tanah Kepada Pegawai-Pegawai Negeri Berhubungan Dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224/1961
2. Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria Republik Indonesia Nomor Unda 1/3/20 Tanggal 1 Oktober 1962 Perihal Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960
3. Surat Edaran Menteri Pertanian dan Agraria Republik Indonesia Nomor Unda 9/1/34 Tanggal 1 Oktober 1962 Perihal Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. XIII/17/KA/1962
4. Surat Edaran Menteri Negara Pertanian dan Agraria Republik Indonesia Nomor UNDA 1/1/50 Tanggal 19 Maret 1964 Perihal Pegawai Perusahaan Adalah Pegawai Negeri
5. Surat Edaran Menteri Negara Pertanian dan Agraria Republik Indonesia Nomor KA 40/14/6 Tanggal 25 Maret 1964 Perihal Tanah I Gusti Bagus Jelatik di Lombok Barat
6. Surat Edaran Direktur Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor DLR/I/387/I/69 Tanggal 24 Januari 1968 Perihal Peningkatan Pelaksanaan Landreform dalam Rangka Repelita
7. Surat Edaran Direktur Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/Instr./DLR/1968 Tanggal 13 Juli 1968 Perihal Laporan Pengaruh Landreform Terhadap Naik/Turunnya Produksi dan Taraf Hidup Kaum Tani Penerima Redistribusi Tanah
8. Surat Edaran Direktur Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor DLR. 1/10/1/70 Tanggal 3 Januari 1970 Perihal Peta Kegiatan Pelaksanaan Landreform
9. Surat Edaran Direktur Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor BA 1/186/1 Tanggal 17 Januari 1970 Perihal Penerbitan Administrasi Keuangan, Uang Sewa dan Ganti Rugi Lewat B.R.I.
10. Surat Edaran Direktur Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Ba.8/180/8/72 Tanggal 9 Agustus 1972 Perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor DLB.8/26/8/73 Tanggal 9 Agustus 1973 Perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Btu.3/692/3/77 Tanggal 30 Maret 1977 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Dengan Pedoman Pelaksanaannya
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Btu.6/492/6/77 Tanggal 21 Juni 1977 Perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Btu.1/585/1-78 Tanggal 31 Januari 1978 Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Dlr.5/207/5-78 Tanggal 15 Mei 1978 Perihal Peningkatan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Petani Landreform
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Btu.5/393/5-70 Tanggal 28 Mei 1980 Perihal Prosedur Pemberian Hak Pakai Kepada Transmigran
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Dlr.5.269/5/1980 Tanggal 28 Mei 1980 Perihal Penyusunan Buku A dan Buku B
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.51/6749/Agr Tanggal 11 Oktober 1980 Perihal Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Dlr 12/24/12/80 Tanggal 3 Desember 1980 Perihal Inventarisasi Tanah Kelebihan baru dan Absentee Baru
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 592/1488/Agr Tanggal 31 Maret 1982 Perihal Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 595/1487/AGR Tanggal 31 Maret 1982 Perihal Penyampaian Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pensuksesan Penyelenggaraan Transmigrasi
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 592/1488/Agr Tanggal 19 Mei 1983Perihal Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 592.13/2796/AGR Tanggal 19 Mei 1983 Perihal Tanah Obyek Landreform Yang Belum Diredistribusikan Dibebaskan Untuk Kepentingan Pemerintah
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 593/7583/Agr Tanggal 19 Desember 1983 Perihal Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Perum Perumnas Kepada Pihak Ketiga Dalam Bentuk Kapling Tanah Matang (KTM)
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 590/5648/Agr Tanggal 9 Oktober 1985 Perihal Petunjuk Tehnis/Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi Pertanahan (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah)
26. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 530.3-3346 Tanggal 18 Oktober 1991 Perihal Permohonan Hak Tanah Atas Nama Bumn dan Bumd Dengan Hak Pakai
27. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-1255 Tanggal 14 Mei 1992 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Yang Dikuasai Oleh Instansi Pemerintah (Ketentuan sepanjang mengenai nomenklatur dan susunan Tim Peneliti dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah)
28. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-3302.A Tanggal 1 Nopember 1993 Perihal Paket Kebijaksanaan Pemerintah 23 Oktober 1993
29. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 400-3972 Tanggal 27 Desember 1993 Perihal Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993
30. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-1988 Tanggal 29 Juni 1994 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
31. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 300-3665 Tanggal 29 Nopember 1994 Perihal Pengaturan Tentang Biaya Panitia Dalam Rangka Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
32. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-3827 Tanggal 12 Desember 1994 Perihal Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
33. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 630.1-304 Tanggal 30 Januari 1995 Perihal Pensertipikatan Tanah Wakaf
34. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 630.1-478 Tanggal 13 Pebruari 1995 Perihal Pengecualian Pungutan Uang Pengganti Biaya Cetak Blangko Sertipikat Sebesar Rp. 2.000,-
35. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 600-591-DIV Tanggal 23 Pebruari 1995 Perihal Penyelesaian Tunggakan Sertipikat
36. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 600-911-DIV Tanggal 23 Pebruari 1995 Perihal Akta Perjanjian Pemberian Hipotik/Creditverband
37. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 600-1610-DIV Tanggal 16 Juni 1995 Perihal Pelaksanaan Roya Partial (Sebagian)
38. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 640-1999-DIV Tanggal 19 Juli 1995 Perihal Pembinaan dan Bimbingan Sebagai PPAT
39. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-468 Tanggal 12 Pebruari 1996 Perihal Masalah Ruilslag Tanah-tanah Pemerintah
40. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 600–1035A Tanggal 18 April 1996 Perihal Persyaratan Pendaftaran Hak Tanggungan
41. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-1039 Tanggal 18 April 1996 Perihal Penyampaian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996
42. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 460-1275 Tanggal 8 Mei 1996 Perihal Pencegahan Penggunaan Areal di Luar Kawasan Hutan Tetap Untuk Pembangunan HTI
43. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi
44. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-1448 Tanggal 24 Mei 1996 Perihal Masalah Ruilslag Tanah-Tanah Instansi Pemerintah
45. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-1544 Tanggal 30 Mei 1996 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan
46. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 460-1594 Tanggal 5 Juni 1996 Perihal Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi Madya KDH Dati II Teknis Menjadi Tanah Kering
47. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 630.1-1826 Tanggal 26 Juni 1996 Perihal Pembuatan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan
48. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-2871 Tanggal 8 Oktober 1996 Perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia
49. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-1041-DIII Tanggal 14 Mei 1997 Perihal Pelepasan Hak Dalam Permohonan Perpanjangan Hak Atas Tanah
50. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-1197 Tanggal 3 Juni 1997 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan Pantai
51. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-1567 Tanggal 2 Juli 1997 Perihal Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS dan RS
52. Surat Edaran Menteri Negara Agraria Republik Indonesia Nomor 500-1698 Tanggal 14 Juli 1997 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah Yang Seluruhnya Merupakan Pulau Atau Yang Berbatasan Dengan Pantai
53. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-3344A-Ses.Men Tanggal 30 Oktober 1997 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997
54. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-3755 Tanggal 10 Desember 1997 Perihal Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP dan HGB Menjadi HP
55. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 045.2-230/SESMEN/98 Tanggal 26 Januari 1998 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998
56. Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-288 Tanggal 3 Pebruari 1998 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998
57. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 045.2-628.Sesmen Tanggal 3 Maret 1998 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998
58. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-1954 Tanggal 22 Juni 1998 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
59. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 462–2083 Tanggal 30 Juni 1998 Perihal Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan dan Kepentingan Pemilik Tanah Dalam Areal Izin Lokasi
60. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-2666 Tanggal 3 Agustus 1998 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
61. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-3460 Tanggal 18 September 1998 Perihal Petunjuk Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
62. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-3637 Tanggal 28 September 1998 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Sertipikat dan Surat Ukur
63. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-319 Tanggal 3 Pebruari 1999 Perihal Penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 dan Pengenaan Biaya Administrasi Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.
64. Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-424 Tanggal 10 Pebruari 1999 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi
65. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-591 Tanggal 19 Pebruari 1999 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan)
66. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 640-893-D.IV Tanggal 9 Maret 1999 Perihal Pengiriman Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya
67. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 640-1198 Tanggal 1 April 1999 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
68. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-2165-DIII Tanggal 27 Mei 1999 Perihal Penyeragaman Bentuk dan Naskah SK Pemberian Hak Pemberian Hak dan Pemberian Perpanjangan Hak Atas Tanah
69. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-2191 Tanggal 28 Mei 1999 Perihal Penjelasan Biaya Pengurusan/Pensertipikatan Tanah Milik Persyarikatan Muhammadiyah
70. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 400-2626 Tanggal 24 Juni 1999 Perihal Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
71. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-3007-DI Tanggal 26 Juni 1999 Perihal Administrasi Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
72. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500–3549-DIII Tanggal 30 Agustus 1999 Perihal Mohon Penjelasan Mengenai Perpanjangan Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara (BPHTB)
73. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-3981 Tanggal 29 September 1999 Perihal Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
74. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-4352 Tanggal 14 Oktober 1999 Perihal Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
75. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-2147 Tanggal 19 Juli 2000 Perihal Kelengkapan Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah dan / atau Sertipikat.
76. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 027-2821-D1 Tanggal 18 September 2000 Perihal Pengadaan Alat Ukur.
77. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 060-62 Tanggal 11 Januari 2001 Perihal Penegasan Keberadaan Kanwil BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
78. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-201-KBPN Tanggal 23 Januari 2001 Perihal Penyampaian Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001.
79. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-613 Tanggal 2 Maret 2001 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
80. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 640-831 Tanggal 23 Maret 2001 Perihal Berlakunya Pemilihan Daerah Kerja PPAT Karena Pemecahan Wilayah Kabupaten/Kota.
81. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 630.1-929 Tanggal 4 April 2001 Perihal Petunjuk Lanjutan SE No. 630.1-3727 Tanggal 11-12-2000 Mengenai Penyelesaian Masalah Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Dikuasai Oleh BPPN.
82. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 200-1247 Tanggal 8 Mei 2001 Perihal Pemberitahuan Penanganan Masalah Kepegawaian.
83. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-1458 Tanggal 29 Mei 2001 Perihal Penyampaian Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001.
84. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 600-2154 Tanggal 24 Juli 2001 Perihal Inventarisasi Tanah-Tanah Yayasan Yang Diketuai H.M. Soeharto (Mantan Presiden RI)
85. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 221-371 Tanggal 15 Pebruari 2002 Perihal Jabatan Struktural.
86. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 226-372 Tanggal 15 Pebruari 2002 Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
87. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 290-2209 Tanggal 9 Agustus 2002 Perihal Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
88. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-2683 Tanggal 24 September 2002 Perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.
89. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 400-2895-D.III Tanggal 22 Oktober 2002 Perihal Pelaksanaan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Konsolidasi Tanah Secara Swadaya.
90. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-170 Tahun 2003 Perihal Pelayanan Pemeriksaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah
91. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 300-214-Settama Tanggal 28 Januari 2003 Perihal Pedoman Sementara Pelaksanaan Pelayanan Pertanahan.
92. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-529 Tanggal 7 Maret 2003 Perihal Peningkatan Pelayanan di Bidang Pertanahan
93. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 630.1-1187 Tanggal 14 Mei 2003 Perihal Petunjuk Lanjutan Badan Pertanahan Nasional Mengenai Penyelesaian Masalah Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Dikuasai Oleh BPPN
94. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-1756 Tanggal 17 Juli 2003 Perihal Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003
95. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 600-1900 Tanggal 31 Juli 2003 Perihal Pengenaan Tarif Pelayanan Propinsi Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
96. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 640-1884 Tanggal 31 Juli 2003 Perihal Blanko akta PPAT
97. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 110-2111 Tanggal 28 Agustus 2003 Perihal Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003
98. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 640-206 Tanggal 3 Pebruari 2004 Perihal Penunjukan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan PPAT
99. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-770 Tanggal 7 April 2004 Perihal Proses Balik Nama Asset Properti BPPN
100. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 640-1369 Tanggal 31 Mei 2004 Perihal Pelayanan dan Kepastian Hukum
101. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 410-1512 Tanggal 14 Juni 2004 Perihal Penegasan Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform dan Pelaksanaan Redistribusinya
102. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-1757 Tanggal 9 Juli 2004 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang BPHTB
103. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 500-2204 Tanggal 19 Agustus 2004 Perihal Penyampaian Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Badan Pertanahan Nasional
104. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 045,2 – 235 Tanggal 1 Pebruari 2005 Perihal Penyampaian Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP)
105. [Tidak ada softcopy] Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 300-1413 Tanggal 5 Juli 2006 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Kegiatan Pelayanan Pertanahan Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Ketentuan sepanjang mengenai nomenklatur dan susunan Panitia A, Panitia B, tim Peneliti dan Petugas Konstatasi dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah)
106. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 446/3.4-100/II/2010 Tanggal 8 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
107. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 462/7.1-100/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loket Pelayanan Pertanahan
108. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 463/7.1-100/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
109. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 464/7.1-100/II/2010 Tanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Penyampaian Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
110. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/SE-100/I/2013 Tanggal 3 Januari 2013 Tentang Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
111. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/SE/I/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Slogan Pencegahan/Anti Korupsi
112. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/IV/2013 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
113. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 334/2.1/100/I/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan APBN TA 2013 di Lingkungan BPN-RI
114. Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 460/3.41-100/II/2013 Tanggal 12 Februari 2013 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi
115. Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1579/7.1-100/IV/2013 Tanggal 17 April 2013 Perihal Penyampaian Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
116. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6/SE/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Tentang Pelaksanaan Program/Kegiatan Pertanahan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
117. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7/SE/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Tentang Juru Bicara Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
118. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9/SE/VI/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat
119. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/SE-100/II/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 Tentang Layanan SMS 2409 Dan Program Unggulan Pertanahan
120. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 845/3.42-100/III/2014 Tanggal 6 Maret 2014 Tentang Penyampaian Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014

Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

1. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 Tentang Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan
2. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Inventarisasi Penguasaan Tanah Oleh Badan Hukum/Perorangan
3. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah dan Bangunan
4. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Pir
5. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Inventarisasi Atas Tanah Terlantar, Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee Baru
6. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Petunjuk Operasional Proyek Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Nasional Matra Laut (Marine Resource Evaluation And Planning) Di Lingkungan Direktorat Penatagunaan Tanah Pusat Tahun Anggaran 1995/1996
7. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
8. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
9. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Sekala Besar
10. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pendataan dan Monitoring Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Penanaman Tanaman Pangan
11. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
12. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
13. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Inventarisasi Tanah-Tanah Hak Guna Usaha Yang Dijarah Masyarakat dan Pembinaannya
14. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Manajemen Mutu Pada Pelaksanaan Pendaftaran Secara Sistematik
15. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
16. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Jangka Waktu Proses Permohonan Hak Atas Tanah Pada Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional

Instruksi Menteri Dalam Negeri

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1973 Tentang Larangan Penguasaan Tanah Melampaui Batas
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Pemindahan Hak-Hak Atas Tanah
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pulau Buru Dari Penggunaan Untuk Inrehab Menjadi Daerah Permukiman Transmigrasi
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Penertiban Tanah Di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Badan Hukum/ Perseorangan Yang Tidak Dimanfaatkan/Diterlantarkan
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pensuksesan Penyelenggaraan Transmigrasi
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1982 Tentang Kebijaksanaan Untuk Meningkatkan Kegiatan Pelaksanaan Landeform
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Secara Produktif
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10/INST/DJA/1983 Tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-Proyek SPK Program Pencetakan Sawah Dilingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria

1. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/KA/1962
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 35/KA/1962 Tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee
3. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Republik Indonesia Nomor SK. 8/KA/1963 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara dan Bank-Bank Negara
4. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 10/KA/1963 Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras
5. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Republik Indonesia Nomor SK. 37/KA/1964 Tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pendaftaran Tersebut Pada Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.8/KA/1963

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-37/PB/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2008 Tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1968 Tentang Penertiban dan Penggunaan Pungutan-Pungutan Di Bidang Agraria
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970 Tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landrefom
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di Atasnya Serta Penerbitan Sertipikatnya (Ketentuan sepanjang yang mengatur mengenai rumah susun dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (Ketentuan-ketentuan sepanjang mengenai pengadaan tanah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku; Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975 Tentang Penggiatan Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1977 Tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah Atau Janji Bagi Para Penjabat Pembuat Akta Tanah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah; Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Bersamadan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Diatasnya (Ketentuan sepanjang yang mengatur mengenai rumah susun dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian Di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 149 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual (Ketentuan sepanjang mengenai penyelesaian hak atas tanah yang di atasnya berdiri bekas rumah negara telah dicabut dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah (Terdapat penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk Badan-badan tertentu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978; Ketentuan sepanjang mengenai biaya pendaftaran dan pembuatan sertipikat dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata-Guna Tanah (Dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Secara Fotogrametris (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah; Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 (Ketentuan sepanjang mengenai biaya pendaftaran dan pembuatan sertipikat dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagian Pada Bangunan Bertingkat (Ketentuan sepanjang yang mengatur mengenai rumah susun dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984)
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 Tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah Bagi Program dan Proyek Departemen Pertanian (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Tatacara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Fatwa Tata Guna Tanah
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rumah Susun Menteri Dalam Negeri
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 16/DDT/Agr/68 Tentang Pelarangan Kepada Semua Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria / Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Mengadakan Pencabutan Surat-Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform
2. Surat-Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 004/HK/DPT/1969 Tentang Cara Pengukuran dan Pembuatan Peta-Peta Yang Dimaksud Dalam Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/Dda/1970 Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pembayaran Ganti Rugi Secara Langsung
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Administrasi dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa dan Ganti Rugi Atas Tanahtanah Yang Terkena Ketentuan-Ketentuan Landreform (Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform)
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 Tentang Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 222 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.13/DJA/1982 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Administrasi Pemberian Atau Penegasan/Pengakuan Hak Milik Kepada Petani Peserta Proyek Pengembangan Perkebunan (Pir, Pir Khusus Pir Lokal, P.R.P.T.E., Pengembangan Karet Rakyat, Pengembangan Kelapa Rakyat)
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.15/DJA/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penertiban/ Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi dan Atau Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 277 Tahun 1982 Tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Lingkungan Karet, Karet Kuningan dan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Wilayah Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.31/DJA/1982 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.51/DJA/1982 Tentang Perubahan SK Menteri Dalam Negeri No SK.15/DJA/1982 Tentang Penguasaan Kembali Tanah Negara Ex Eigendom Verponding No. 7267 dan Tanah Negara Bekas Hak Barat Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Berlakunya Yang Terletak Di Karet Kuningan Wilayah Jakarta
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 196 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Seksi Landreform Pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Sub Direktorat Landreform Pada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya
22. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 593.41-64. Tentang Penetapan Kembali Susunan Keanggotaan Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan

Peraturan Menteri Keuangan

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.05/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 Tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 0l/PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.02/2010 Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/Permen/M/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 04/Permen/M/2007 Tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Instruksi Bersama

1. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dengan Menteri Agraria Perihal Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi- Hasil
2. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dengan Menteri Agraria Perihal Pelaksanaan Perpu No. 56/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
3. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dengan Menteri Agraria Perihal Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1960 jo Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 922/Ka Th. 1960
4. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria No. D.D.18/3/11. SK. 49/Depag/64.

Kesepakatan Bersama

1. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 1-SKB-BPN RI-2007 / Nomor : 027/I.0/B/2007 Tentang Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan Sertipikat Tanah Persyarikatan Muhammadiyah
2. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007 / No. Pol. : B/576/III/2007 Tentang Penanganan Masalah Pertanahan
3. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/SKB/M/2007 / Nomor : MOU-01/MBU/2007 Nomor : 4-SKB-BPN RI-2007 Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Untuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan Bagi Masyarakat Menengah Bawah
4. Kesepakatan Bersama Antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 04/MEN-KP/KB/XI/2007 / Nomor : 7–SKB–BPNRI-2007 Tentang Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Perikanan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah
5. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor : 1 – SKB – BPN RI – 2008 / Nomor : 080 / C00000 / 2008 – SO Tentang Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan Sertipikat Tanah Pt. Pertamina (Persero)
6. Nota Kesepahaman Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Keerom Nomor : 2-SKB-BPN RI-2008 / Nomor : 590/118/BUP Tentang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Tematik Serta Pengumpulan Data Pertanahan
7. Nota Kesepahaman Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 3-SKB-BPN RI-2008 / Nomor : 02 – 2008 Tentang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Tematik Serta Pengumpulan Data Pertanahan
8. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : 5-SKB-BPN RI-2008 / Nomor : 92/DS300/05/2008 Tentang Pensertipikatan Tanah-Tanah Asset Perusahaan Umum (Perum) Bulog
9. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Badan Pusat Statistik Nomor : 7-SKB-BPNRI-2008 / Nomor : 27/KS/24-XI-2008 Tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Spasial dan Tekstual
10. Kesepakatan Bersama Antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : KEP.271/MEN/XII/2008 / NOMOR : 10 – SKB – BPN RI – 2008 Tentang Pensertipikatan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Transmigrasi